Demo Heboh di Pati : Bupati Sudewo Didemo, Apa Benar Bisa Dilengserkan?

Bayangin, di tengah riuhnya demo warga depan Kantor Bupati Pati, muncul pertanyaan besar: Apakah Bupati Sudewo betul-betul bisa dilengserkan? Mari kita pelajari bareng-bareng fakta di balik aksi protes hingga potensi penggulingannya.

Sudewo Dianggap Arogan Oleh Masyarakat Pati

Demo besar-besaran terjadi pada Rabu, 13 Agustus 2025. Awalnya, warga menentang kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kebijakan itu akhirnya dibatalkan dan selisih bayar dikembalikan, suasana tetap perang. Warga tetap turun ke jalan menuntut pengunduran diri Sudewo karena dinilai arogan dan tak peka, apalagi pernah menantang warga bahkan hingga 50 ribu orang boleh demo.

Aksi ini jadi demo terbesar dalam sejarah Pati dengan massa hingga puluhan ribu orang, melibatkan guru, buruh, mantan pegawai, pedagang, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat.

Promo spesial banjir diskon pasang kanopi hingga 20% di Appasco hubungi admin kami di : 08125227383

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik, Terimakasih” kata Sudewo di hadapan massa.

Namun Massa melempari botol bahkan sandal ke arah Bupati saat ia sedang berbicara. Seorang ajudan berkemeja putih tampak memasang badan dan menggunakan tameng polisi untuk melindungi Sudewo. Bupati lalu kembali masuk ke dalam mobil dan menuju kantor. Polisi menggunakan water cannon, gas air mata, dan sempat terjadi pembakaran mobil. Kondisinya makin panas ketika fasilitas di kantor Bupati dan gedung DPRD rusak—ada kaca pecah, coretan “Lengserkan Sudewo”, pot tertimpa, bahkan aula DPRD sempat penuh corat-coret.

Bupati Sudewo Bersikukuh Tak Mundur

Meski demo sudah terjadi, perjuangan belum berakhir. DPRD Pati merespons dengan membentuk hak angket dan pansus pemakzulan Bupati—langkah serius untuk memeriksa apakah Sudewo melanggar sumpah jabatan dan ketertiban publik.

Menurut ahli hukum tata negara, Feri Amsari dari Universitas Andalas, ada dua jalur formal untuk memberhentikan kepala daerah seperti Bupati Pati: lewat DPRD (impeachment atau hak angket) dan lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pemakzulan DPRD bisa panjang dan politis. Sedangkan pemberhentian Mendagri bisa jauh lebih cepat—apabila dianggap mengganggu ketertiban atau melakukan pelanggaran serius. Sejauh ini memang potensi “dilengserkan” ada, asalkan proses hukum dan politik berjalan.

Namun Sudewo tetap tegar, Ia bilang dipilih secara demokratis, jadi tak bisa langsung mundur atas tuntutan massa. Ia juga menghormati hak angket DPRD sebagai mekanisme sah.

Situasi di Pati semakin panas: demo besar, fasilitas rusak, DPRD bergerak, dan wacana pemberhentian mengemuka. Tapi secara hukum, pelengseran masih tergantung proses—baik lewat DPRD maupun keputusan pemerintah pusat. Intinya: bisa saja, jika aspirasi masyarakat konsisten dan disertai prosedur hukum yang benar.

Renovasi Rumah Atau Pasang Kanopi? Di APPASCO Aja!

Appasco telah mewujudkan berbagai proyek konstruksi sipil, konstruksi besi, dan desain interior dengan hasil yang memukau dan berkualitas. Dari hunian hingga ruang bisnis, kami berkomitmen menghadirkan solusi yang inovatif, fungsional, dan estetis.

Kunjungi Instagram kami di @appasco_indonesia, untuk konsultasi masalah renovasi hubungi admin kami di 08125227383

Promo spesial banjir diskon pasang kanopi hingga 20% di Appasco hubungi admin kami di : 08125227383